Sen. Nov 12th, 2018

Laporan Jaksa Julianto Terhadap Harry Tanoe Berangus Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, NP – Sikap Jaksa Julianto, Kasubditdik Jampidsus Kejaksaan Agung RI yang  melaporkan Harry Tanoesudibijo ke Bareksrim Mabes Polri pada tanggal 28 Januati 2016, dengan Laporan Polisi No. LP/100/1/2016/Bareskrim, atas  “dugaan mengirim Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, adalah sebagai sikap yang patut kita sesalkan, mengingat laporan polisi itu datang dari seorang pejabat Kejaksaan Agung RI, sebagai sebuah lembaga negara dengan kekuatan besar, wakil negara di bidang penuntutan bahkan ikut menyidik perkara-perkara korupsi atas nama negara, yang seharusnya siap mengakomodir setiap informasi, kritik, bahkan ancaman sekalipun.

Harry T.
Harry T.

Sikap Jaksa Julianto, jelas sebagai sikap cengeng, pengecut, mencari sensasi bahkan malu-maluin negara, karena negara adalah Institusi besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar tetapi takut diancam oleh seorang warga negara yang tidak punya kekuasaan dan kekuatan apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara Cq. Kejaksaan Agung RI.

Terlepas dari seorang Harry Tanoesoedibijo sebagai Ketua Umum Partai dan Penguasaha kaya, tetapi seorang Harry Tanoesoedibijo adalah sebagai seorang warga negara yang tidak berdaya di hadapan kekuasaan negara, ketika negara hendak melakukan sesuatu tindakan terhadapnya. Jika kita cermati isi SMS yang saat ini sudah menjadi “obyek laporan polisi” sebagaimana dikutip media dan telah beredar secara luas, maka substansi dari isi SMS itu adalah :
– Pertama : sebagai sebuah pernyataan dari seseorang yang sedang diperhadapkan dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi dimana baik Jaksa maupun terlapor sama-sama punya beban untuk membuktikan apakah sangkaan Penyidik yang benar atau pembelaan dari orang yang disangka itu yang benar.
– Kedua : Isi SMS itu bernada sebagai sebuah peringatan, kontrol bahkan informasi ttg cita-cita seorang Harry Tanoesoedibijo atas kondisi penegakan hukum dimasa yang akan datang, yang oleh Undang-Undang memberi hak kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi/menjalankan peran serta masyarakat menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, khususnya pemberantasan korupsi, termasuk mengoreksi perilaku tidak terpuji oknum penegak hukum.

Karena itu sikap Jaksa Julianto dan Kejaksan Agung melaporkan Harry Tanoesoedibjo yang juga Ketua Umum Partai Perindo dan Pengusaha sukses, sangat politis, tendensius yang berdampak secara masif  membungkam  hak masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan hukum, menyampaikan informasi dan mendapatkan penjelasan dari aparat penegak hukum terkait pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Sikap Jaksa Julianto dan Kejaksaan Agung RI, yang melaporkan Harry Tanoesoedibijo terkait SMS dimaksud, secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk mengingkari dan memberangus hak publik untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum termasuk menginformasikan kelakuan buruk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan cita-cita masyarakat yaitu membersihakan aparat penegakan hukum dari perilaku KKN sebagai perilaku tidak terpuji dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai Ketua Umum Partai Politik, isi SMS Harry Tanoesoedibijo yang dikirim ke Jaksa Julianto harus kita apresiasi, karena bermakna sebagai sebuah idealisme dalam perjuangan untuk menegakan hukum, karena selama ini Kejaksaan Agung sangat lemah dalam melakukan tugas  pemberantasan korupsi, sangat kemah dalam menertibkan perilaku oknum aparat Kejaksaan yang transaksional dan abause of power ketia menjalankan tugas negara.

Apa yang disampaikan oleh Harry Tanoesoedibjo melalaui SMS-nya itu bukan isapan jempol, tetapi berdsarkan informasi dari kader-kader Partai Perindo di berbagai daerah yang mungkin saja sering jadi korban perilaku nakal Jaksa-Jaksa, karena itu jika dipandang dari aspek pelaksanaan peran serta masyarakat yang disalurkan melalui Partai Politik, hal itu sudah tepat dilakukan oleh Harry Tanoesoedibijo karena sudah mewakili perasaan publik yang kecewa terhadap performance Kejaksaan selama bertahun-tahun tidak menunjukan prestasi membanggakan.

Masyarakat tahu kelakuan Jaksa-Jaksa bahkan masyarakat sering jadi korban abause of power oknum-oknumJaksa dalam menjalankan tugas, bahkan masyarakat juga tahu bahwa banyak  laporan masyarakat tentang perilaku tidak terpuji aparat penegak hukum khususnya Jaksa-Jaksa tidak diproses oleh Kejaksaan, karena itulah disamping pengalaman pribadi juga apa yang disuarakan oleh Harry Tanoesoedibijo, sebagai Ketua Umum Partai melalaui SMS-nya itu adalah cermin suara publik dan demi perbaikan penegakan hukum di negeri ini.

Karena itu sebaikanya Jaksa Julianto lebih fokus kepada tugas sebagai Kasubditdik, benahi anak buah yang nakal, tingkatkan pelayanan dan jadikan apa yang dikeluhkan oleh Harry Tanoesoedibijo dalam SMS-nya itu sebagai sebuah informasi dari masyarakat, serta hentikan segera aktivitas Laporan Polisi ke Bareskrim Polri terhadap Harry Tanoesoedibjo, karena Laporan Polisinya itu akan menjadi kontraproduktif dan memalukan Kejaksaan sebagai Institusi negara yang cengeng, pengecut bahkan memberangus hak masyarakat untuk berperan serta sesuai Undang-Undang.

PENULIS : PETRUS SELESTINUS (ADVOKAT PERADI & KOORDINATOR TPDI)

Sumber: NTTONE.COM

764 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!