Sen. Nov 12th, 2018

Menag: Sepanjang 2015 Kehidupan Beragama Sangat Baik

JAKARTA, NP — Kementerian Agama RI mengklaim secara umum kehidupan beragama di Indonesia sepanjang tahun 2015 sangat kondusif, bahkan dapat dikatakan terjaga dengan baik meskipun diakui terjadi beberapa konflik berlatar agama di beberapa daerah.

Lukman H S
Lukman H S

Hal tersebut dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat peluncuran hasil kajian Litbang Kementerian Agama tentang kerukunan hidup umat beragama di Indonesia tahun 2015.

“Hasil Litbang menunjukkan angka 75,36 persen. Hasil ini tentunya karena melihatnya secara luas. Dalam konteks Indonesia yang sangat luas, maka meski ada kasus-kasus, tetapi secara keseluruhan, kerukunan kita sangat baik”, kata Menag Lukman di Saripan hotel, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Menurut Lukman, konflik-konflik atas nama agama selama ini sebenarnya bukan murni dipicu gesekan dari bawah atau antarumat, melainkan lebih banyak dipengaruhi faktor non agama, seperti kepentingan politik dalam pemilihan kepala daerah.

“Konflik-konflik atas nama agama lebih banyak dipengaruhi faktor non agama, seperti misal politik. Agama sering jadi alas atau pijakan, dijadikan faktor justifikasi untuk terbangunnya konflik-konflik itu. Karena itu hasil Survei kita menunjukkan di akar rumput (masyarakat bawah) itu tidak ada masalah”, ujarnya.

Lukman menjelaskan, untuk menjamin kehidupan beragama ke depan, penyelesaian UU Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang tengah digodok di DPR memang perlu segera diselesaikan.

“Ada 5 isu yang perlu ditata dengan baik agar kita punya paradigma yang sama dalam mensikapi persoalan krusial keagamaan. Pertama yakni bagaimana mensikapi saudara kita yang menganut agama di luar yang enam itu. Bagaimana pensikapan negara terhadap itu. Maka regulasi harus dapat mengatur. Setidaknya sampai titik saling memahami. Kedua, dalam penyiaran agama. Di tengah perkembangan teknologi, penyiaran bisa memicu konflik. Karena itu, hal  ini juga menjadi perhatian”, jelasnya.

Ketiga, tentang pendirian rumah ibadah. Dalam pro-kontra kita sudah punya acuan. Keberadaan UU perlu menjadi wadah hukum yang kuat karena persoalan pendirian rumah ibadah mudah menimbulkan kontra.

“Keempat, mengenai paham keagamaan. Persoalan paham menyimpang harus disikapi. Siapa yang punya otoritas menentukan. Terakhir kelima, kita ingin ada penguatan keberadaan institusi forum kerukunan hidup umat beragama”, papar Lukman. (radarjakarta.com)

727 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!