Sen. Nov 12th, 2018

BPK Harus Audit Dana Hibah Bakesbang APBD-P DKI 2016

JAKARTA, NasionalPos – Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengaudit semua dana hibah Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Propinsi DKI Jakarta yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanjda Daerah – Perubahan (APBD-P) DKI 2016.

“Kami minta BPK atau BPKP untuk audit semua dana hibah yang ada dalam APBD-P 2016. Karena, ada kecurigaan penyelewengan,” kata Uchok di Jakarta, kemarin kepada NasionalPos.com.

Desakan Uchok itu terkait sikap tertutup dari mantan Kepala Bakesbang DKI Ratiyono soal penggunaan dana hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,1 Miliar lebih.

“Audit BPK/BPKP dibutuhkan agar semua transparan sesuai prinsip anggaran negara. Jika memang terbukti ada penyalahgunaan, tentu harus diserahkan ke ranah hukum,” kata Uvhok.

Sebelumnya diberitakan, Uchok Sky Khadafi menilai mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa (Kabakesbang) Ratiyono bertanggungjawab penuh terhadap semua anggaran Bakesbang tahun anggaran (TA)) 2016. Termasuk, semua hibah yang ada dalam APBD-P 2016.

“Pak Ratiyono yang sekarang menjabat Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadisorda) adalah pengguna anggaran (PA) saat menjabat Kepala Bakesbang DKI. Jadi, dia harus bertanggungjawab penuh terhadap semua anggaran di unit yang dipimpinnya tersebut. Termasuk, APBD-P 2016 yang didalamnya ada dana hibah,” tandas Uchok kepada NasionalPos.com di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Hal itu terkait adanya dana hibah dalam APBD-P 2016 untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,1 Miliar lebih. Dimana, dalam dana hibah tersebut mencakup diantaranya anggaran untuk biaya akuntan publik sekitar Rp32 juta.

Namun, akuntan publik dimaksud tidak disebutkan identitas dan domisilinya. Sehingga. Menjadi pertanyaan publik. “Aneh ini, kok identitas akuntan publiknya tidak disebutkan ?. Dan, Pak Ratiyono sebagai PA harusnya tahu soal itu, karena beliau yang mengusulkan dan merekomendasikan dana hibah tersebut kepada Plt Gubernur DKI Jakarta yang dijabat Pak Sony,” papar Uchok.

Sementara, Ratiyono yang dihubungi NasionalPos mengaku tidak tahu soal identitas dan domisili akuntan publik dimaksud. “Tanyakan ke FKDM bung,” jawab Ratiyono melalui WatsApp.

Jawaban tersebut dianggap Uchok sebagai bukti sikap tidak bertanggungjawab Ratiyono. Selain itu, jawabannya juga bisa menimbulkan kecurigaan publik adanya ketidakberesan pengelolaannya. “Ini jaman keterbukaan dan Pak Sony (Plt Gubernur) sejauh ini dinilai terbuka dalam hal anggaran. Kok, anak buahnya malah terkesan tertutup. Ini ada apa?,” pungkasnya. (rid)

985 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!