Adik Ipar Jokowi Lolos Dari Jerat Hukum KPK

Jakarta,Nasionalpos.com – Perkara  Makelar  penghapusan  pajak  PT Eka  Prima  Ekspor  Indonesia senilai 78 Milyar diduga melibatkan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo terus bergulir di masyarakat. Nama Arif disebut sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan persoalan pajak PT EKP terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Country Director PT EKP Indonesia R Rajamohanan Nair di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nama adik ipar Presiden Joko Widodo sebagai orang yang patut diselidiki dalam kasus dugaan suap Kasubdit Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.  Penegasan status Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Jokowi itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang kepada awak media di Jakarta, pada awal bulan Maret 2017 silam.

Nama adik ipar Presiden Jokowi ini muncul dalam surat dakwaan Ramapanicker Rajamohanan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, yang didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno sebesar Rp 1,9 miliar. Pria bernama Arif Budi Sulistyo yang merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera ini diketahui sebagai adik ipar Presiden Jokowi.

Pada perkembangannya, di persidangan pengadilan Tipikor, pekan lalu, Country Director PT EK Prima Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan, di ganjar oleh Majelis Hakim Tipikor dengan vonis  3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan. Majelis Hakim juga memutuskan Mohan dinyatakan terbukti menyuap Handang.

Sementara itu, menurut Ketua Forum Diskusi Menteng (Fordim) Jakarta Ivan Parapat, SH, mengamati kasus suap penghapusan Pajak PT EK Prima Indonesia (EKP) yang juga di duga melibatkan adik ipar Presiden Jokowi itu, terdapat kejanggalan, pasalnya dalam perkara ini ada dugaan kuat Arif Budi Sulistyo (adik ipar Presiden Jokowi) memiliki peran penting, membantu terpidana Mohan mengurus penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia (EKP), “ Di pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan).

Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, nah jika di kaitkan dengan perkara terpidana Mohan, mestinya Majelis Hakim Tipikor tidak bisa menafikkan peran vital dari adik ipar Jokowi tersebut dan JPU KPK harus berani menetapkannya sebagai Tersangka,” ucap Ivan Parapat, SH kepada nasionalpos.com di Jakarta, Kamis  (17/5/2017).

Lebih lanjut, Ivan mengatakan bahwa sudah semestinya aparat hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum, KPK, dan bahkan Majelis Hakim Tipikor jangan merasa segan untuk mengusut tuntas peran dari Arif Budi Sulistyo (adik ipar Presiden Jokowi ) dalam perkara penyuapan pengampunan pajak PT EK Prima Indonesia (EKP),”Jangan biarkan dia lolos dari jerat hukum hanya karena dia adik ipar Presiden, Hukum harus berlaku sama bagi setiap Warga Negara,” pungkasnya.[]

 

60,741 kali dilihat, 324 kali dilihat hari ini

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Related posts

Leave a Comment