Rab. Des 12th, 2018

FKDM DKI Usulkan UU Tentang Pemberantasan Narkotika

Jakarta, Nasionalpos.com – Kasus pembuatan dan peredaran narkotika yang semakin marak mengundang keprihatinan semua pihak. Tidak terkecuali Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta. Ketua FKDM DKI, Rico Sinaga menilai sudah saatnya dibuat regulasi khusus pemberantasan narkotika sebagai bentuk keseriusan melawan para mafia narkotika.

Pernyataan Rico tersebut terkait penggerebekan laboratorium yang memproduksi narkotika jenis sabu-sabu dan inex berbentuk cair di lantai 2 dan 4 MG Club Internasional di Jakarta Barat oleh Tim BNN pada Minggu (17/12/2017) dini hari.

“Penggerebekan laboratorium narkotika di MG Club itu bukti bahwa peredaran dan penggunaan narkotika secara ilegal sudah sampai pada titik mengkhawatirkan. Sebelumnya juga kan sudah ada beberapa tempat hiburan di Jakarta ini yang jadi tempat menikmati narkotika, selain itu juga sudah dideteksi sejumlah rumah susun yang jadi sarang narkotika. Belum lagi, temuan BNN di sejumlah lokasi di Tanah Air diduga dipasok dari luar. Karena itu, sebaiknya segera dibuat regulasi khusus pemberantasan narkotika atau narkoba,” jelas Rico kepada Nasionalpos.com di Jakarta, Selasa (19/12/2017(.

Menurutnya, selama ini BNN yang dipimpin Komjen (Pol) Budi Waseso atau Buwas sudah bekerja maksimal. Sosok Buwas sangat tegas dan berani terbukti banyak kasus upaya penyelundupan, pembuatan dan peredaran narkotika yang bernilai ratusan miliar bahkan triliun rupiah berhasil dibongkar.

Karena itu, lanjut Rico,  keseriusan BNN dalam melawan penyalahgunaan narkotika harus didukung dengan regulasi yang lebih baik. Seperti dalam upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam regulasi khusus, yakni Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2002 tentang KPK. Lahirnya UU tentang KPK itu karena masalah korupsi sudah dianggap kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime).

Mengapa korupsi dianggap kejahatan luar biasa? Sebab dampaknya luar biasa mengakibatkan kerugian negara dan menyengsarakan rakyat. Pertanyaannya, apakah narkotika juga termasuk kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat mengerikan?

Menurut Rico, dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika tak kalah hebatnya dengan korupsi. Dalam kasus korupsi, harta negara bisa saja dikembalikan oleh pelakunya sehingga dampak kerugian negara yang menyengsarakan rakyat bisa teratasi. Tapi, jika seseorang sudah menggunakan narkotika sehingga berdampak rusaknya fisik, otak, mental, dan moral si pengguna tentu sangat sulit untuk disembuhkan. Meskipun ada metode rehabilitasi yang selama ini sudah dijalankan dan itupun harus menggelontorkan dana negara yang tidak sedikit. Ironisnya, korban penyelahgunaan narkotika sudah tak kenal usia, mulai balita hingga usia lanjut.

“Kalau dibiarkan, maka bukan hanya generasi muda yang terancam rusak, tapi negara ini pun terancam. Ini sudah sangat membahayakan negara dan bangsa ini,” cetus Rico.

Karena itu, kata Rico, sebaiknya dibuat payung hukum khusus pemberantasan narkotika seperti UU tentang pemberantasan Tipikor. Sebab, selama ini payung hukum yang tersedia terkait pemberantasan narkotika hanya ada dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam UU itu yang terkait dengan BNN hanya dimuat dalam Pasal 64 hingga 69 serta Pasal 70 sampai Pasal 72 yang mengatur tentang tugas dan wewenang BNN. Selebihnya, tugas dan wewenang BNN secara rinci diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2010. Diantaranya, bidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi.

“Kalau pemberantasan korupsi dibuat UU khusus tentang itu, maka sebaiknya pemberantasan narkotika juga dibuat UU tentang Pemberantasan Narkotika jangan cuma ‘nempel’ di UU tentang narkotika dan Perpres. Sehingga, BNN dalam bekerja bisa lebih maksimal apalagi di bawah kepemimpinan Pak Buwas yang tak kenal kompromi terhadap siapapun yang terbukti terlibat narkotika,” paparnya.

Secara terpisah, Wagub DKI Sandiaga Uno secara tegas menyatakan perang melawan narkotika. Untuk itu, pihaknya akan lebih mengefektifkan koordinasi dengan BNN DKI. “Soal narkotika tentu kami tidak akan tolerir. Siapapun akan kami tindak tegas,” tandas Sandi di Balaikota, Jakarta.

Bahkan, Sandi sepakat dengan BNN yang akan menghukum mati para bandar yang melawan dan masih terus menjalankan bisnis haramnya. “Tadi, Kepala Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta Ibu Maria sudah menyampaikan agar bandar yang tidak kapok akan di 810-kan (kode polisi artinya mati). Makanya, kami akan tingkatkan koordinasi dengan BNN,” imbuh Sandi.

Di sisi lain, Sandi berharap kerjasama dari semua lapisan masyarakat Ibukota dan media untuk menginformasikan lokasi peredaran narkotika. Bagi, masyarakat yang memberi informasi akan dirahasiakan identitasnya demi keamanan.  []

1,808 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!