KPK Imbau Jangan Pilih Kepala Daerah Yang Beli Suara

Posted by

Nasionalpos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang melakukan politik uang.

“Kami imbau kepada masyarakat yang memiliki hak suara pada Pilkada serentak 2018 agar jangan pilih kandidat yang mau bayar suara.,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif  di KPK, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Menurut Syarif, calon kepala daerah yang membayar masyarakat untuk memilihnya itu pasti bukan calon pemimpin yang baik. Dia memastikan, calon kepala daerah yang membeli suara rakyat itu pasti tidak memiliki ide atau gagasan membangun daerah.

Imbauan tersebut merupakan respon KPK terhadap banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Dalam catatan KPK, sejak 2004 hingga 2017 saja, ada 87 kepala daerah yang terlibat korupsi. Modus yang dilakukannya beragam, mulai dari penggelembungan anggaran, suap, gratifikasi hingga pencucian uang.

Terakhir, pada 2017 lalu, ada satu gubernur dan 11 kepala daerah, baik itu wali kota/bupati maupun wakil menjadi tersangka kasus korupsi ditangani  KPK.

Para kepala daerah yang terjerat korupsi diduga untuk mengembalikan ongkos politik yang dihabiskan saat kampanye. Kemungkinan lain, korupsi dilakukan untuk membiayai pencalonan kembali sang kepala daerah.

Diantara kepala daerah yang terjerat korupsi adalah Bupati Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan), Abdul Latif yang diciduk dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK .

Latif diduga menerima suap sebesar Rp3,6 miliar dari proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, kelas II, VIP, dan super VIP di RSUD Damanhuri

Terbaru adalah Wali Kota nonaktif Tegal Siti Mashita Soeparno dan didakwa menerima suap sebanyak Rp8,8 miliar yang diterima dari sejumlahi pihak. Suap yang diterima, ditengarai untuk membiayai ongkos politik pada Pilkada 2018 ini. ( )

 

144 kali dilihat, 0 kali dilihat hari ini

Comments

comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.