Jum. Sep 21st, 2018

Soal Raperda Reklamasi, Anies Tak Taat Aturan

Nasionalpos.com,Jakarta — Fraksi Partai Hanura DPRD DKI menyoroti keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan yang menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS) Pantai Utara Jakarta.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji juga mempertanyakan langkah Anies yang bersurat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut dan menghentikan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi tanpa koordinasi dengan dewan.

Ongen menilai, Anies dan Wagub DKI Sandiaga Uno tersebut tidak taat aturan main pemerintahanan yang baik.

Padahal, kata Ongen, yang memberikan sertifikat itu pemerintah pusat, sehingga Anies-Sandi dinilai tak memiliki etika baik dalam mengelola pemerintahan.

Seharusnya, menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI ini, Anies berkomunikasi terlebih dahulu dengan mitra kerjanya di legislatif perihal surat soal HGB pulau reklamasi.

“Katanya, Anies-Sandi ingin legislatif-eksekutif berjalan seiringan. Tapi, kok jalan sendiri tuh. Bagi saya ini tidak bagus lah,” kata Ongen di DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/1).

Selanjutnya, kata Ketua DPD Partai Hanura DKI itu, Anies juga terkesan menabrak aturan karena telah melakukan penarikan Raperda tanpa melalui rapat paripurna. Padahal, Raperda tersebut sedang dibahas dan hampir rampung.

Dijelaskan Ongen, hal itu bertentangan dengan  pasal 133 ayat 4,5, dan 6 tata tertib (Tatib) DPRD DKI tentang penarikan raperda yang tengah dalam pembahasan.

Kemudian, lanjut dia, sesuai Peraturan Menteri (Permendagri)  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta tata tertib DPRD DKI Jakarta, penarikan Raperda dari pembahasan harus dilakukan dalam rapat paripurna.

Dalam paripurna tersebut, DPRD DKI akan mengembalikan dua raperda terkait reklamasi untuk dikaji ulang oleh Pemprov DKI.

“Jangan aturan ditabrak. Anies jangan biasakan buruk, harus ada perbaikan tata kelola aturan yang baik,” jelasnya.

Penarikan Raperda, menurut Ongen, penarikan itu memang kewenangan Pemprov. Tetapi, tetap melalui prosedur dewan di Kebon Sirih. Sebab jika melanggar aturan ini dibiarkan bisa menjadi kebiasan buruk kedeannya.

“Pak Anies dan Pak Sandi kan orang hebat. Harusnya, mengerti aturan main. Kami minta DPRD DKI selenggarakan paripurna pencabutan dua Raperda itu dulu,”bebernya.

Dia menambahkan, jika dirasa penting maka peraturan daerah dapat dibahas di luar dari susuan yang diajukan dalam prolegda.

“Sesuai dengan Undang-undang Peraturan Daerah No.1/2010 yang mengatur tentang Pembuatan Peraturan Daerah, hal itu boleh dilakukan ketika dianggap urgent. Nah, tanya Pak Anies. Saya hanya minta taati aturan main yang baik,” katanya. []

395 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!