Rab. Okt 17th, 2018

Awas, Petahana Gunakan Fasilitas Negara Untuk Kampanye Pilkada

Nasionalpos.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para calon kepala daerah khususnya petahana agar tidak menggunkan fasilitas Negara untuk kampanye.

Selain itu, para pegawai negeri sipi (PNS) juga diminta untuk tetap netral.

“PNS harus netral, dan jangan menggunakan asset Negara atau daerah untuk berkampanye,” tendas Tjahjo di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

Khusus untuk PNS yang ada di jajaran Kemendagri, Tjahjo juga janji-janji politik pasangan calon.

Menurutnya, arahan dari Presiden Jokowi sudag sangat jelas, yakni untuk memilih pemimpin yang amanah pada Pilkada serentak 2018. Untuk itu, Jokowi juga meminta seluruh masyarakat untuk memerangi praktik politik uang.

Dalam Pilkada, para pasangan calon semestinya beradu konsep memajukan daerah masing-masing. Tentu dengan cara menghindari segala hal yang berbau SARA, ujaran kebencian dan fitnah.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Abhan juga berharap agar semua elemen masyarakat untuk turut menciptakan pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional.

Karena praktik politik uang hanya akan menciptakan potensi tindakan koruptif. Sehingga, praktik politik uang ini merupakan jenis kerawanan tertinggi.

Dalam catatan Bawaslu, berdasarkan indeks kerawanan pilkada (IKP) 2018 ada tujuh daerah yang rawan praktik politik uang.

Sedangkan terkait isu SARA, ada delapan daerah dengan tingkat kerawanan ti .

Yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta Papua. ( )

 

 

720 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!