Fordim Jakarta Siap Fasilitasi Aktivis Pertanyakan CSR ke Pemprov DKI

NasionalPos,Jakarta -Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno diharapkan tidak keliru dalam mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan swasta.

Anies-Sandi jangan mengulang kekeliruan yang dilakukan oleh pendahulu mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggunakan CSR.Harusnya itu tidak menjadi tugas pemda.

“Tapi ketika zaman Ahok, CSR ini sering digunakan untuk mendanai pembangunan,” kata Ketua Forum Diskusi Menteng Jakarta, Ivan Parapat bertajuk ‘Tinjauan Kritis Kelola CSR oleh Pemprov DKI era Gubernur Ahok’ yang dilaksanakan oleh Fordim Jakarta bekerjasama dengan Nasionalpos.com di RUMAH LIRA kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/2).

Diungkapkan saat itu setidaknya ada 14 perusahaan swasta yang menyerahkan dananya untuk dikelola oleh Pemprov DKI.

Padahal, menurut dia, untuk membangun ibukota harusnya Ahok hanya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Saya yakin dan percaya karena banyak orang terlibat dalam CSR ini. Makanya BPK takut ikut acara ini. Sehingga saat dikonfirmasi berkali-kali mereka tidak menjawab. Saya berharap pemerintahan berikutnya, Anies-Sandi tidak mencontoh apa yang dilakukan pemerintahan Ahok”.Kami siap memfasilitasi kawan-kawan untuk mempertanyakan pengelolaan dana CSR tersebut  demikian Ivan Parapat di dampingi Sekretaris Fordim Jakarta Ridwan Umar.

Sementara Deddy Tambunan Pengamat Pembangunan Jakarta,membeberkan data-data tentang pengelolaan CSR oleh Pemprov DKI di era ke Pemimpinan Basuki. Purnama (Ahok) yang berpotensi melanggar hukum dan penyimpangan kewenangan.

”Ada perusahaan penyumbang CSR dari luar jakarta misalnya Perusahaan Perkebunan selain itu CSR ini tidak melalui kesepakatan Politik atau persetujuan DPRD DKI Jakarta. Padahal DPRD bagian dari Pemerintahan daerah ini bukti potensi pelanggaran Hukum dan kewenangan” jelas deddy.

Adapun, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, tidak ada satu katapun dalam UU 40/2007 tentang  Perseroan Terbatas, Kewajiban Soal Pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) yang memperbolehkan pihak swasta maupun pemerintah daerah bekerja sama dalam mengelola CSR.

Atas alasan itu, Amir Hamzah menilai bahwa Pemprov DKI telah melanggar hukum sejak masa pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat.

“Sebenarnya menurut UU, nggak ada urusan Pemda dengan cara itu. Namanya aja CSR. Pemerintah paling hanya memberikan regulasi ataupun mediasi. Misalkan Agung Podomoro mau kasih Rp 5 miliar, Pemda hanya bilang masyarakat saya yang di sana butuh rumah, tolong dikasih,” jelas Amir.

Amir menguraikan bahwa pelanggaran itu bermula saat Jokowi, Ahok, dan Djarot ingin memenuhi janji-janji kampanye mereka. Sementara di satu sisi, Pemprov DKI tengah kesulitan uang. Sehingga tawaran dari perusahaan swasta untuk mengelola dana CSR yang demikian besar tidak bisa ditolak.

“Jadi Jokowi dan Ahok sangat bernafsu ingin memenuhi janji kampanyenya,”
pungkas Amir.

783 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Comments

comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.