Jum. Sep 21st, 2018

Letjen (Purn) Syarwan Hamid Nilai DPR “Mandul”

Nasionalpos.com, Jakarta – Mantan Mendagri Letjen (Purn) Syarwan Hamid mengaku prihatin sekaligus kecewa dengan DPR RI yang tak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

Sebagai lembaga legislatif, seharusnya DPR dapar melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng. Nyatanya, DPR tak mampu berbuat apa-apa alias mandul terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, misalnya sal serbuan tenaga kerja asing.

“Jujur saya kecewa dengan DPR yang sudah tak berdaya untuk menjalankan fungsinya. Itu karena sudah dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang tidak pro rakyat. Padahal, banyak hal yang harusnya dikritisi dan diluruskan, misalnya soal masuknya tenaga kerja asing dari Cina,” kata Syarwan dalam orasi politiknya di  acara Milad ke-3 Komando Barisan Rakyat (Kobar) di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu (10/3/2018) malam.

Acara tersebut selain dihadiri tokoh nasional, agama dan pemuda, mahasiswa juga sejumlah ormas. Diantaranya, Kahmi, FPI, FBR, dan LMP.

Syarwan menilai, kondisi negara saat ini cukup mengkhawatirkan. Selain serbuan tenaga kerja asing dari Cina, maraknya peredaran narkoba dan ancaman proxy war yang mengancam keutuhan bangsa dan negara ini.

“Parahnya, saat ini semua terjadi DPR tak bis berbuat apa-apa begitupun kelompok menengah di perkotaan. Sementara, pemerintah sendiri anti kritik. Beruntung, masih ada kekuatan civil sosiecty lainnya, seperti Kobar dan ormas lainnya yang berani menyuarakan fakta,” jelasnya.

Sementara Ketua Kobar, Rijal menyatakan diusia tiga tahun Kobar akan tetap konsisten memperjuangkan kebenaran, dan tetap istiqomah, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan terus melawan pelanggaran dan kebohongan-kebohongan penguasa.

“Kami hanya ingin negara ini dikelola dengan baik. Anda bisa bayangkan, di saat rakyat negara ini masih banyak yang membutuhkan pekerjaan, tenaga kerja dari Cina dibiarkan masuk dan bekerja di sini, dan LGBT dilegalkan. Kalau kita pakai akal sehat, LGBT bukan sesuatu yang harus dilegalkan,” kata calon senator DKI ini.

Ia juga mempersoalkan banyaknya janji Jokowi yang diumbar saat kampnye Pilpres 2014 yang tidak dipenuhi, dan kebijakan-kebijakannya yang membuat Indonesia justru menjadi lebih otoriter dibanding Orde Baru.

Ia tak memungkiri kalau terpilihnya Jokowi-JK pada Pilpres 2014 merupakan kesalahan rakyat yang gampang diperdayai dengan pencitraan. Oleh karena itu, katanya, di Pilpres 2019 Kobar akan mendukung parpol yang didukung oleh ulama, karena NKRI dibangun dari air mata dan keringat ulama.  [ ]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!