Jum. Sep 21st, 2018

Menkopolhukam Minta KPK Tunda Tersangkakan Sejumlah Calon Kepala Daerah

Nasionalpos.com, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan tersangka untuk calon kepala daerah. Sebab, dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Silahkan saja KPK melakukan langkah hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi, kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah, kami dari penyelengara minta ditunda dulu lah. Baik dia sebagai saksi atau tersangka. Tunda dululah,” kata Winarto usai Rakorsus Pilkada dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, hingga Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Wiranto beralasan, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka tentu akan berpengaruh kepada pelaksanaan Pilkada. Apalagi, jika hal itu dinilai masuk ke ranah politik. “Dikhawatirkan status tersangka yang menjerat paslon itu mempengaruhi perolehan suaranya, makanya itu bisa masuk ranah politik,” jelasnya.

Selain itu, paslon kepala daerah yang sudah terdaftar di KPUD sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya.

Wiranto mengklaim bahwa permintaan tersebut bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari penyelengara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan akan mengumumkan sejumlah nama calon kepala daerah sebagai tersangka. “Iya, ada beberapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Akan diumumkan segera,” tandas Agus. [ ]

352 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!