Sen. Sep 24th, 2018

Panwaslu dan Bawaslu segera usut tuntas oknum Kadisdukcapil yang tidak netral di Pilkada Sul – Sel

Nasionalpos.com,Sulsel — Penyelenggaraan Pilkada Kab. Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan,nampak makin memanas pasalnya adanya temuan seorang warga bernama Abdurahman melihat dan menangkap Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Kabupaten Sidrap, Syahruddin Laupe di Mampise, Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa, sedang membagikan sembako dari rumah ke rumah warga, Selasa (10/04/2018).

Warga yang curiga terhadap sembako yang tak jelas peruntukkannya itu kemudian menahan rombongan tersebut. Apa yang dilakukan seorang bernama Syahruddin Laupe aparatur sipil negara ini diduga telah melanggar UU Pemilu yang mengatur netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada, disinyalir  cara yang dilakukannya nampak  Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).

Diminta LPSK Juga perlu turun tangan mengingat ada saksi yang membutuhkan perlindungan karena saksi ini yang telah melaporkan demikian dikatakan Safril Partang,SH,MH ketua DPD HAPI DKI Jakarta yang juga praktisi hukum putra daerah Kab Sidrap.

“Dengan adanya temuan tersebut  Panwaslu harus tegas terhadap kasus ini, dan tidak melepaskan yang bersangkutan dari jerat hukum” ucap Safril saat dihubungi Nasionalpos.com,Rabu, (11/4/2018) .

Menurutnya,oknum Kadisdukcapil Kab Sidrap tertangkap tangan warga di Desa Betao Riawa, Kecamatan Pitu Riawa sudah masuk ranah tindak pidana pemilu, dan tidak menutup kemungkinan ada unsur tindakan korupsi,Pasalnya,lanjut Safril diduga anggaran yang digunakan bersangkutan tersebut disinyalir menggunakan uang rakyat.

karena itu,ia mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Kab Sidrap untuk melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi pada insiden tertangkap tangannya oknum kadisdukcapil Kab sidrap tersebut.

” Jika kasus ini tidak segera dituntaskan oleh Panwaslu Kab Sidrap, maka akan dapat berimplikasi terciptanya situasi tidak kondusif di Pilkada Kab. Sidrap”, oleh karena itu Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu RI dan KPK harus segera mengusut tuntas kasus ini,pungkasnya. []

1,778 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!