Pemberian THR Untuk Mendorong Daya Beli Masyarakat

Nasionalpos.com,jakarta —  Kenaikan anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 yang mencapai 68,92% atau Rp35,76 triliun menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, merupakan sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang bermasalah. Pasalnya Ia menyebutkan, bahwa pemerintah sudah kehabisan strategi untuk mendorong daya beli masyarakat hingga harus mendongkrak anggaran THR dan memperpanjang cuti Lebaran 2018.

“Saya kira kalau pemerintah sudah kehabisan strategi dorong daya beli masyarakat sampai naikkan THR dan perpanjang cuti lebaran itu menandakan kondisi ekonomi memang sedang bermasalah. Motor konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor PDB terbesar saat ini macet karena tumbuhnya hanya 4,95%,” ujar Bhima Yudhistira saat dihubungi Pers, Rabu,(13/6/2018), seperti dilansir dari beberapa sumber media massa.

ia juga menambahkan kebijakan memberikan THR atau gaji ke 13 kepada PNS, pensiunan, TNI/Polri dsb itu, boleh dilakukan jika cadangan ekonomi Nasional dalam kondisi surplus, seperti pada era Order Baru, di mana saat itu, kondisi perekonomian sedang dalam keadaan sehat, cadangan ekonomi kuat, dan daya beli masyarakat stabil sehingga sangat memungkinkan untuk memberikan reward gaji ke 13 pada momentum Hari Raya Idul Fitri.

“Apapun alasannya, pemberian THR atau gaji ke 13 itu, sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, dan ini memberikan pertanda bahwa ekonomi negeri ini tidak aman kondisinya, “tandasnya

Sementara itu, di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, bahwa saat ini kondisi ekonomi di Indonesia masih jauh dari krisis. Bahkan, dia pun membantah jika dikatakan bahwa ekonomi Indonesia sudah lampu kuning alias mendekati krisis.

Menurutnya, kondisi sebuah negara dikatakan krisis jika mencerminkan beberapa indikator. Adapun indikator tersebut di antaranya defisit transaksi berjalan tidak terkendali, utang luar negeri (ULN) yang tidak terbayarkan, serta tingkat depresiasi yang sangat besar.

Dari berbagai indikator tersebut, kata mantan Deputi Gubernur BI ini, sangat jelas bahwa Indonesia saat ini masih aman dari krisis. Sebab, defisit transaksi berjalan Indonesia tidak lebih dari 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). (cep)

10,510 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.