PKPU diundangkan, Mantan Koruptor Tetap Bisa ‘Nyaleg’

Nasionalpos.com, Jakarta – Rapat konsultasi gabungan pimpinan DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan untuk mempersilahkan mantan narapidana korupsi  ikut mendaftar sebagai calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Keputusan itu menjadi salah satu bunyi hasil rapat konsultasi gabungan pimpinan DPR dengan Menkumham, Mendagri, KPU dan Bawaslu di Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut pasca diundangkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota legislatif yang memuat norma larangan mantan napi korupsi menjadi caleg.

“Jadi, tadi kami sepakat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi calon legislatif di semua tingkatan melalui parpolnya masing-masing,” jelas Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Lebih lanjut Bambang menguraikan bahwa meski dapat mendaftar, penentuan terpenuhi syarat atau tidaknya bakal calon tersebut dikembalikan kepada KPU pada proses verifikasi caleg.

Sambil menunggu proses verifikasi caleg di KPU, mantan napi yang mendaftar caleg tersebut dipersilakan untuk menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan uji materi kepada MA terkait PKPU yang melarang mantan napi menjadi caleg.

“jadi, keputusan apapun dari MA nanti akan menjadi patokan bagi KPU untuk meneruskan para pihak yang mendaftar atau yang tidak memenuhi ketentuan PKPU,” terang Bamsoet.

Putusan MA nantinya akan menentukan hasil verifikasi KPU terhadap bacaleg yang pernah menjadi terpidana tiga tindak pidana bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak dan korupsi.

Dalam PKPU 20/2018 yang telah resmi diundangkan Kemenkumham sebelumnya, terdapat aturan bahwa partai politik saat mengajukan bakal caleg tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Soal norma larangan mantan korupsi maju caleg dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terdapat dalam pasal 4 ayat 3 terkait pengajuan bakal calon. Pasal itu berbunyi, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Hal itu dipertegas dalam pasal 7 ayat 1 huruf g yang berbunyi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah WNI dan harus memenuhi persyaratan: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. (dito)

1,933 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Comments

comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.