Sab. Sep 22nd, 2018

President Treshold 20% Menyandera Hak Politik Rakyat

Nasionalpos. com,Jakarta — Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang disahkan pada paripurna DPR, Jumat dini hari (21/7/2017) masih menyisakan masalah. Sejumlah pihak mempersoalkan ketentuan Presidential Threshold (PT) yang mensyaratkan 20 persen suara partai di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Banyak pihak menilai ketentuan ambang batas tersebut berpotensi menghambat kandidat lain untuk berkontestasi dalam Pemilu 2019. Ia menuding aturan tersebut didesain untuk memunculkan calon tunggal, sehingga rakyat tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik dari yang dicalonkan parpol peroleh suara di pemilu 2014 lalu,ini jelas ada upaya menyandera demokrasi,demikian disampaikan Dr Rizal Ramli di acara konferensi pers untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan akademisi dan praktisi politik yang kini sedang melakukan Gugatan Terhadap Presidential Threshold  di Mahkamah Konstitusi (MK) di Tebet Barat Dalam IV No 5-7, Jakarta Selatan,Senin (9/7/2018).

Turut hadir pula Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar, Hadar N Gumay, Kordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan sejumlah tokoh lainnya.

“Saya sangat mendukung kawan kawan muda yang melakukan perlawanan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” tutur Rizal Ramli

Sementara itu,Danil Anzar Ketum PP Pemuda Muhammadiyah mengatakan bahwa dirinya bersama para akademisi maupun tokoh Pergerakan lainnya menginisiasi gugatan tentang President Treshold 20% ke Mahkamah Konstitusi sebab ketentuan tersebut bertentangan dengan pasal 6 UUD 1945 tentang Presiden.

“Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan gugatan kami,jika tidak dikabulkan,maka demokrasi di negeri ini akan tersandera,” pungkas nya.

2,202 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!