Rab. Des 12th, 2018

Dugaan Mark up Pengadaan di Dinas Lingkungan Hidup, JPM Laporkan ke Gubernur

Nasionalpos.com,Jakarta — Di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta telah mempertegas kebijakan Pembelanjaan barang atau jasa untuk Kepentingan Pembangunan dengan prinsip efektif, efisien,tepat guna,tepat sasaran dan akuntabel,tapi ironisnya, ada temuan dugaan mark up pada pengadaan alat penyekat Sampah HDPE senilai Rp 55.604.340.000 Tahun Anggaran 2017,demikian di kemukakan Ivan Parapat, SH koordinator LSM Jakarta Procurement Monitoring (JPM) saat ditemui di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa (2/10/2018).

” Kami menduga ada Mark Up kemahalan harga, karena untuk satu titik bisa mencapai biaya Rp. 292.654.421 sementara alat tersebut dipasang sebanyak 190 titik ” ungkap Ivan Parapat, SH.

Menurutnya, temuan dugaan mark up tersebut sudah dilaporkan ke Anies Baswedan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, melalui surat no: 009/JPM-Gubernur DKI/Ext/VII/2018 tertanggal 24Juli 2018, di dalam Surat tersebut, terdapat permohonan agar Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dijabat Michael Rolandy dapat menindak lanjuti Laporan temuan tersebut.

” JPM sudah sampaikan surat ke Guburnur  Anies, namun belum ada tindakan yang memenuhi rasa keadilan, dan bahkan terkesan dugaan Pembelaan diri dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang tidak sesuai substansi dari temuan JPM,”pungkas  Ivan.[]

222 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!