Sel. Des 11th, 2018

Dugaaan Tipikor RTH 22 M di Dinas Kehutanan era Ahok di laporkan ke Bareskrim

Nasionalpos.com, Jakarta — Di saat Pemprov DKI Jakarta sedang menggalakkan program Pengadaan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH),realitasnya program Pengadaan Lahan tersebut, dimanfaatkan oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, disinyalir melakukan tindakan yang berindikasi Korupsi, demikian dikemukakan Ivan Parapat, SH Ketua LSM Jakarta Procurement Monitoring kepada Nasionalpos.com, Selasa,( 6/11/2018).

Menurut Ivan,berdasarkan PP No. 43/2018 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang di tanda tangani oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, terkait dengan masalah Pengadaan RTH.

“LSM JPM melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi salah bayar RTH di Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta T.A. 2017 saat Gub. DKI Jakarta masih dijabat Basuki Tjahaya Purnama alias ahok ke Komjen (Pol) Bpk. Arief Sulistyanto Ka. Bareskrim Mabes Polri tgl 26 Okt 2018 via surat No. 009/JPM/Ext-Bareskrim Mabes Polri/X/2018” ungkap Ivan.

Di tambahkan oleh Ivan, Surat ke Bareskrim itu tentang Penyampaian Informasi dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Lahan berdasarkan SHGB untuk ditindaklanjuti, Indikasi Salah Bayar RTH berdasarkan HGB tersebut diduga melibatkan Djafar Muchlisin, S. Sos, M.Si yg saat itu masih menjabat Kepala Dinas Kehutanan dan saat ini menjabat Wakil. Kadis Lingkungan dan H.M. Yuswardi, SE, MM yang saat itu menjabat Ka. Unit Pengadaan Tanah Kehutanan Dinas Kehutanan Prov. DKI Jakarta/Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

“Kami sangat berharap Bareskrim segera menindaklanjuti Laporan JPM, ” pungkas Ivan.[]

147 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!