Sen. Nov 19th, 2018

Korupsi semakin Merajalela

Tanjungbalai,Nasionalpos.Com — Reformasi telah berlalu dan menginjak usia yang boleh di katakan sudah
dewasa.  20 tahun reformasi, namun masih banyak PR  yang harus kita selesaikan bersama.

Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan KKN yang di dalamnya termasuk adalah Korupsi.

Perlahan lahan pemerintah mulai menjalankan tugas dan agenda reformasi. Namun kita tidak bisa hanya menyerahkan persoalan tersebut hanya kepada Pemerintah saja.  Semua elements masyarakat harus ikut berkontribusi.

Berkaitan dengan maraknya Korupsi yang melibatkan berbagai pejabat Pemerintah /negara  mulai anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Propinsi, Walikota/Bupati, Gubernur, Anggota DPR,  Menteri dan pejabat lain serta unsur  masyarakat  lain. Ibarat Penyakit kanker yang semakin ganas dan dapat membahayakan keselamatan.

Salah seorang tokoh masyarakat Kota Tanjungbalai yang peduli dengan keadaan ikut angkat bicara.

‘Semakin hari Korupsi semakin merajalela. Hampir setiap  hari kita melihat dan mendengar khabar dari media televisi maupun membaca media cetak dan Elektronik  tentang kegiatan penangkapan terhadap pelaku Korupsi oleh aparat KPK, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun OTT. Begitu juga dengan pelaku pungli terhadap oknum oknum  pejabat di tingkat daerah oleh aparat kepolisian.

Kita merasa miris mendengar kejadian ini terus terjadi. Tentu kejadian ini tidak berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan  rendahnya  kepatuhan aparat penyelenggara negara dan pemerintah  yang terindikasi Korupsi terhadap undang undang dan peraturan yang berlaku di Republik ini.  Ujar Thien Hok ( Kamis, 08/11/2018 ).

Selanjutnya Thien Hok menjelaskan “Ini tidak terlepas dari Perihal jual beli jabatan dan terkait proyek,  dugaan  politik uang dalam pemilihan Kepala daerah dan calon anggota legislatif.

Dengan mengeluarkan biaya yang banyak,seorang calon Kepala daerah maupun legislatif yang diduga bermain politik uang ketika terpilih hampir bisa di pastikan akan mengembalikan uangnya,  baik uang pribadi maupun pinjaman dengan melakukan Korupsi ataupun melakukan kolusi atas kegiatan proyek yang menggunakan uang pemerintah/negara maupun grativikasi atas penerbitan suatu ijin.

Tentu ini bukan hanya  menjadi tugas penegak hukum saja,  akan tetapi ini menjadi tugas kita bersama untuk mengatasi persoalan Korupsi.

Disamping itu di nilai hukuman yang di jatuhkan pada para koruptor di pandang masih terlalu rendah. dan tidak menimbulkan efek jera.  Dan rendahnya kesadaran para pelaku Korupsi terhadap kesalahan yang mereka lakukan,  ini terbukti  ketika mereka telah di pakaikan rompi orange oleh KPK di hadapan publik yg di sorot dengan kamera Wartawan mereka masih tersenyum bahkan terrtawa  seakan merasa tidak bersalah.

Namun kita  tidak boleh Pesimis,kita harus selalu optimis  karena masih banyak pejabat kita yang Jujur dan bersih. Dan masih ada masyarakat yang Jujur yang dapat di pilih untuk menjadi pemimpin yang bersih.

Kita berharap Pemerintahan Jokowi-Jk melalui menteri Hukum dan Ham dan KPK berani menyusun rancangan undang undang anti Korupsi yang baru untuk di ajukan dan di bahas kemudian disahkan oleh DPR.

Dan tentu kita berharap tidak sembarang undang undang.  Kita berharap adanya undang undang yang berat bagi para koruptor.

Diantaranya hukuman pidana kurungan badan selama 25 tahun bagi koruptor yang merugikan keuangan pemerintah/negara sebesar 25-49,9 juta, penjara seumur  hidup bagi koruptor yg merugikan keuangan pemerintah/negara 50-99,9 juta,  dan hukuman mati bagi koruptor  yang merugikan keuangan Pemerintah/negara 100 juta keatas dan hartanya di sita untuk pemerintah /negara.

Jika melihat keadaan yang di anggap dapat merusak sendi sendi ekonomi dan kehidupan berbangsa dan bernegara maka hukuman mati masih di anggap perlu untuk diberlakukan.

Namun tentu saja kita berharap KPK maupun penegak hukum lain benar benar jeli  dalam menyidik suatu kasus, Jangan sampai ada korban salah tangkap berhubung dengan hak asasi manusia ( nyawa) mengingat hukuman yang sangat berat. Kita tidak ingin ada orang yang tidak bersalah menjadi korban akibat tidak profesionalnya aparat penegak hukum.

Marilah kita semua bersama sama menunjukkan kepedulian terhadap bangsa dan negara kita. Sayang sekali seharusnya uang yang di Korupsi bisa di gunakan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat di Korupsi oleh para koruptor. Pantas jika koruptor  di hukum mati dan hartanya di sita untuk pemerintah/negara. Kata Thien Hok nenutup respon terhadap Korupsi. {}

81 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Share this product!